Dewan Imbau Pihak Berwenang Keluarkan SKTM Sesuai Prosedur

Kabarkebumen.com - Rabu, 10 Juli 2018 | 09:31 WIB
Ilustrasi

SEMARANG, KABARKEBUMEN.COM - Kisruh penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama oleh peminat sekolah negeri baik di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK ditanggapi Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti.  

Dikatakan, Dety sapaan akrab Dyah Ratna bahwa permasalahan SKTM sebenarnya tidak ada yang "abal-abal" atau palsu karena belum ada lurah atau camat yang protes. Namun menurutnya SKTM yang digunakan untuk menjadi salah-satu persyaratan agar bisa mendaftarkan siswa ke sekolah negeri merupakan ada kesalahan prosedur yang sudah disepakati bersama.  

Yakni, untuk mengurus SKTM harus memperoleh persetujuan dari RT, RW baru ke kelurahan dan kecamatan setempat. Sebelum SKTM diterbitkan, lanjutnya, pemohon juga harus mengisi formulir yang menunjukkan kondisi sebenarnya.

"Menurut saya ada beberapa prosedur yang dilewati. Harusnya untuk sampai mendapatkan SKTM, harus ada formulir yang diisi, ada survei atau kunjungan ke rumah yang bersangkutan, namun prosedur itu dilewati sehingga muncul banyak permasalahan seperti ini. Karena ada prosedur yang dilewati itu," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Dia menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk Pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan SKTM mengikuti prosedur-prosedur yang ada. "Saya heran, karena tahun sebelumnya lurah dan camat sudah di-briefing tidak berani untuk tidak mengeluarkan SKTM, khususnya untuk pendidikan," terangnya.  

Diharapkan tahun depan tidak terjadi lagi permasalahan serupa. "Harapan kami siswa miskin dapat diterima di sekolah negeri supaya dapat tetap melanjutkan sekolah. Karena kalau siswa mampu tidak masuk di sekolah negeri masih bisa melanjutkan ke sekolah swasta," pungkasnya.


Editor : Budi
Sumber : suaramerdeka

Komentar