Demo di Tugu Lawet, PMII Sebut DPR Bisa Matikan Demokrasi

Kabarkebumen.com - Minggu, 27 Feb 2018 | 12:30 WIB
Ilustrasi

KEBUMEN, KABARKEBUMEN.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kebumen menyebut bahwa DPR telah mematikan nilai-nilai demokrasi. Hal itu dilandasi disahkannya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Untuk menolak tersebut, puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di Tugu Lawet Kebumen, Selasa (27/2/2018). 

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan Menolak Revisi UU MD3 dan berikatkan kain kafan di kepala, mereka menyampaikan aspirasi dengan berorasi. Kain kafan tersebut sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia atas revisi UU MD3. Selain itu, mereka juga membagikan selebaran release kepada pengguna jalan yang kebetulan melintas di tempat tersebut. 

Ketua Cabang PMII Kebumen, Solikhan mengatakan, pada revisi UU MD3 terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat diantaranya Pasal 73, 122 huruf (k) dan 245. Pada Pasal 73, DPR menggunakan kepolisian untuk memanggil paksa bahkan penyanderaan. Padahal, pemanggilan oleh DPR secara teknis adalah putusan politik bukan penegakan hukum.

Pasal 122 huruf (k) menyebut kewenangan MKD mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan martabat DPR. Pasal ini berpotensi membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan. Sementara Pasal 245 tentang hak imunitas diatur bahwa pemanggilan anggota DPR yang bermasalah hukum harus seizin MKD dan Presiden. 

Pada kesempatan tersebut, PMII menyatakan sikap menolak pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3. PMII juga meminta kepada Presiden agar tidak menyetujui revisi UU MD3 dan segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3. Selain itu, PMII juga akan melakukan judicial review terhadap pasal yang dimaksud serta siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3.


Editor : Setiyo
Sumber : kebumen.sorot

Komentar