Dilarang Tangkap Ikan Pakai Bahan Kimia dan Alat Setrum, Ini Ancaman Pidananya

Kabarkebumen.com - Senin, 12 Jan 2018 | 22:34 WIB
Pemkab Kebumen, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Arisan Penebaran Benih Ikan dalam rangka konservasi perairan umum Kabupaten Kebumen di Balai Desa Tunggalroso, Prembun, Senin (20/2/2017)

KEBUMEN, KABARKEBUMEN.COM -  Pemkab Kebumen, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Arisan Penebaran Benih Ikan dalam rangka konservasi perairan umum Kabupaten Kebumen di Balai Desa Tunggalroso, Prembun, Senin (20/2/2017)

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs Laode, Komunitas Peduli Lingkungan Kebumen, Unit Pembenihan Ikan Kebumen, Balai Benih Ikan (BBI) Rowokele, Muspika Prembun, Kades se Kecamatan Prembun, dan Kelompok Tani Ikan Desa Tunggalroso.

Di hadapan para peserta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Drs Laode menyatakan, warga yang menangkap ikan di perairan umum dengan menggunakan bahan kimia dan alat setrum dapat dikenai sanksi bahkan terancam pidana.

Kapolsek Prembun AKP Suparno dalam sambutanya menjelaskan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dalam pasal 84 dituliskan bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal sebear Rp1,2 miliar.

Untuk itu, kata dia pihaknya mengimbau warga untuk mematuhi larangan penangkapan ikan dengan bahan kimia, apalagi dinas bersama kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) telah memasang papan larangan.

Kepala Desa Tunggalroso setahun yang lalu sudah membuat perda No.2 tahun 2016 tentang larangan menangkap ikan dengan nyetrum dan mengobati ikan.

"Beberapa waktu lalu, kami telah menyerahkan empat papan larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia dan setrum," ujar dia.

Ia mengatakan, selanjutnya papan larangan tersebut dipasang di sekitar embung di aliran sungai di Desa Tunggalroso.

"Pemasangan papan larangan ini juga sebagai bentuk keseriusan kami terhadap program pemulihan habitat ikan di sungai, serta tindak lanjut dari UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, Perdes Nomor 2 tahun 2016. " kata Kades Tungglroso. 


Editor : Setiyo
Sumber : jateng.tribunnews

Komentar