Objek Wisata "Non Dinas" di Kebumen Jadi Primadona

Kabarkebumen.com - Kamis, 15 Juli 2017 | 20:15 WIB

KEBUMEN, KABARKEBUMEN.COM – Objek wisata yang dikelola oleh desa maupun komunitas semakin menjadi primadona. Selama 10 hari libur lebaran misalnya, mayoritas wisatawan memilih mengunjungi obyek wisata selain yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Fenomena ini dipandang bukan sebagai kegagalan pengelolaan objek oleh pemerintah daerah, melainkan menunjukkan semakin berkembangnya pelaku-pelaku wisata di Kebumen.

Hal itu menjadi kesimpulan dalam diskusi seputar wisata Kebumen yang diadakan oleh Forum Biro Wisata bersama dengan Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata, di rumah makan di Buluspesantren, kemarin. Hadir 30 pelaku wisata serta Kepala Dispora, Azam Fatoni beserta jajarannya.

Menurut Azam Fatoni, selama lebaran tercatat ada 30.000-an pengunjung di obwis yang dikelola pemerintah daerah. Sedangkan pengunjung obyek wisata berbasis masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Kebumen total pengunjung mencapai sekitar 168.000 orang.

“Kami gembira dengan fenomena ini karena menunjukkan semakin beragamnya pilihan tempat wisata di Kebumen dan semakin meningkatnya minat masyarakat lokal untuk menggali potensi wisata di tempatnya masing-masing,” kata Azam Fatoni.

Hal senada disampaikan pengamat pariwisata Sigit Tri Prabowo. Bahwa obyek wisata yang dikelola komunitas memang lebih potensial menjaring pengunjung karena tidak memiliki hambatan birokrasi. Wisata semacam ini dinilai cenderung lebih luwes dan cepat menyesuaikan diri dengan trend dan tuntutan konsumen.

“Selain itu juga semangat para pengelola relatif tinggi karena didasarkan pada minat pada tempat wisata dan keinginan memajukan daerahnya,” Kepala Roemah Martha Tilaar (RMT) Gombong itu.

Dukungan Infrastruktur

Salah satu pelaku wisata Eko Yulianto meminta perhatian pemerintah khususnya mengenai infrastruktur pendukung wisata yang masih memerlukan pembenahan. Aspek lain yang juga disoroti adalah pengelolaan tiket dan parkir yang dibeberapa tempat masih mengalami kendala.

“Kami berharap berbagai kejadian tak mengenakkan terkait tarif dan pengelolaan parkir di objek wisata tidak terulang di masa mendatang. Ini hal kecil yang cukup berpengaruh terhadap kesan para wisatawan,” ujar Eko.

Kabid Pemasaran Pariwisata, Kun Pramono menegaskan bahwa amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 bagi pemerintah adalah memastikan pengembangan wisata di daerah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak terlalu tepat jika kinerja pemerintah daerah semata-mata dihitung dari besaran nominal yang bisa disetor kepada pemerintah daerah.

“Justru yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu memfasilitasi semua pelaku wisata untuk dapat berkarya maksimal sehingga dapat memetik manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan dunia wisata,” tambah Kun.

Dalam kegiatan itu, peserta diskusi diajak mencoba paket wisata minat khusus. Yaitu susur pantai selatan menggunakan kendaraan offroad. Medan yang menantang dipadu pemandangan menawan serta sesekali berhenti pada objek menarik menjadikan paket ini diyakin menjadi salah satu pilihan utama wisatawan.


Penulis : Budi
Sumber : suaramerdeka

Komentar