DPR Desak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditunda Sebelum Layanan Membaik

Kabarkebumen.com - Rabu, 29 Mar 2016 | 13:36 WIB
Ilustrasi

JAKARTA (kabarkebumen.com) – Kalangan DPR mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, pelayanan kesehatan masih banyak dikeluhkan dan kemampuan masyarakat ekonomi lemah semakin memburuk.

“Jangan hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” tandas Muhammad Iqbal, anggota Komisi IX DPR asal Fraksi PPP kepada wartawan parlemen.

Bagi Iqbal, pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencana diberlakukan 1 April 2016 seharusnya membedakan kenaikan hanya bagi kelas 1 dan 2 sedangkan kelas 3 ditunda untuk kelas miskin.

Alasannya selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
“Belum lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pasti makin memberatkan,” ujarnya.

Sumber : poskotanews



Komentar